MADIUN, Nusantaraabadinews.com – Insiden dugaan keracunan makanan kembali mengguncang dunia pendidikan di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Puluhan siswa dari SDN Darmorejo 01, SD Kebonagung 02, dan SD Klecorejo mengalami gejala mual, pusing hingga muntah-muntah usai menyantap menu makan bergizi (MBG) berupa nasi goreng yang dibagikan pada Kamis siang (27/11). Sejumlah siswa harus mendapat penanganan intensif dan sebagian di antaranya dirujuk ke RSUD Caruban.
Di tengah penanganan medis dan penyelidikan aparat, kasus ini memunculkan satu persoalan fundamental yang selama ini jarang dibahas secara terbuka: minimnya transparansi dari penyelenggara SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) di berbagai sekolah maupun wilayah.
Selama berjalan bertahun-tahun, program MBG sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa. Namun di lapangan, pola komunikasi antara penyelenggara SPPG dengan masyarakat, orang tua, dan terutama awak media, sering kali berjalan satu arah. Banyak SPPG yang memilih menutup diri, tidak memberi ruang untuk wawancara, klarifikasi, ataupun pemantauan proses pengadaan dan pengolahan menu.
Padahal, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam setiap program yang menyangkut kesehatan dan keselamatan publik, terlebih lagi yang menyasar anak usia sekolah. Kurangnya transparansi membuat pengawasan publik menjadi lemah. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas:
– siapa penyedia makanan,
– bagaimana standar kebersihannya,
– bagaimana rantai distribusinya,
– bahan apa saja yang digunakan,
– serta bagaimana mekanisme kontrol kualitas dilakukan setiap harinya.
Hanya sebagian kecil SPPG yang selama ini bersedia “open” dan kooperatif ketika media melakukan pengecekan lapangan. Mereka yang terbuka terbukti lebih mudah diawasi, lebih cepat memberikan klarifikasi, dan lebih siap memperbaiki prosedur jika ditemukan kekeliruan. Sebaliknya, SPPG yang tertutup justru memunculkan dugaan-dugaan yang tidak perlu dan menciptakan ruang kosong yang rawan disalahgunakan.
Kejadian dugaan keracunan massal di tiga sekolah di Mejayan menjadi alarm keras bahwa program MBG tidak hanya membutuhkan anggaran, tetapi juga membutuhkan pengawasan menyeluruh yang didukung oleh transparansi tanpa batas. Dalam era informasi seperti sekarang, keterbukaan bukan lagi pilihan—melainkan kewajiban, terutama ketika berkaitan dengan keselamatan anak-anak.
Masyarakat, media, sekolah, dan pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak bersama memastikan proses pengadaan dan pengolahan menu MBG benar-benar memenuhi standar kesehatan. Keterlibatan media sebagai pengawas sosial harus diterima, bukan dihindari. Justru, lewat media, banyak potensi masalah bisa terdeteksi lebih cepat sebelum berdampak buruk.
Kasus di Mejayan menjadi titik balik yang seharusnya mendorong SPPG di seluruh wilayah untuk lebih transparan, lebih komunikatif, dan lebih bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada publik. Tanpa itu, program MBG yang sejatinya mulia justru berpotensi menimbulkan risiko serius bagi kesehatan siswa. (Red)
Disusun oleh:
SUBARDIANTO
Kontributor Madiun Raya
