SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Kota Surabaya kembali diguncang polemik besar yang menyita perhatian publik luas. Sebuah peristiwa yang dinilai mencederai marwah pemerintahan daerah sekaligus melukai harga diri masyarakat Surabaya kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, aktivis, hingga warga akar rumput. Kejadian ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu catatan kelam dalam dinamika kehidupan bernegara dan pemerintahan yang sah secara hukum di Kota Pahlawan, kota yang selama ini dikenal dengan karakter berani, tegas, dan pantang tunduk.
Peristiwa kontroversial tersebut terjadi pada Senin, 6 Januari 2025, bertempat di Auditorium Kampus Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO), Surabaya. Dalam sebuah forum yang digelar secara terbuka, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menandatangani Surat Permohonan Maaf atas tindakan yang dinilai telah merugikan Organisasi Masyarakat (Ormas) MADAS. Penandatanganan surat tersebut dilakukan secara resmi dan disaksikan langsung oleh Rektor UNITOMO yang disebut berperan sebagai mediator dalam pertemuan tersebut.
Langkah Wakil Wali Kota Surabaya itu sontak memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Banyak pihak menilai penandatanganan surat permohonan maaf di lingkungan kampus sebagai peristiwa yang tidak lazim dan sarat makna politis. Tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai sebuah “pertunjukan terbuka” yang berpotensi mencederai wibawa pemerintahan daerah serta menurunkan kehormatan jabatan publik di mata masyarakat.
Situasi ini semakin memanas karena peristiwa tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah kelompok arek Suroboyo WANI menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers itu, mereka menyoroti dinamika emosional masyarakat Surabaya pasca pelaporan Wakil Wali Kota Surabaya dan sejumlah warga Surabaya ke Polda Jawa Timur oleh Ormas MADAS. Rentetan peristiwa tersebut kemudian dipersepsikan publik sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial di Surabaya.
Kritik keras pun bermunculan dari berbagai tokoh masyarakat. Heru MAKI, tokoh masyarakat Surabaya yang juga menjabat sebagai Ketua LSM MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, secara terbuka menyampaikan kekecewaan mendalam. Ia menegaskan bahwa penandatanganan surat permohonan maaf tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif atau etika personal semata, melainkan telah menyentuh ranah paling sensitif bagi warga Surabaya, yakni harga diri dan kehormatan arek Suroboyo.
“Ini bukan sekadar urusan surat-menyurat atau persoalan individu. Ini menyangkut harga diri Surabaya, kehormatan pemimpinnya, serta kebanggaan arek Suroboyo dalam menjaga kota ini. Kejadian ini sangat memalukan dan mencoreng nama Surabaya sebagai Kota Pahlawan,” tegas Heru MAKI dalam pernyataannya.
Nada kecaman serupa juga disampaikan oleh Drg David, salah satu tokoh masyarakat Surabaya. Dengan pernyataan yang lugas dan keras, ia menilai tindakan Wakil Wali Kota Surabaya sebagai langkah yang tidak bijak dan mencederai perasaan kolektif warga Surabaya yang selama ini dikenal dengan semboyan keberanian, WANI.
“Sebagai pejabat publik, sikap seperti ini mencerminkan ketidakcerdasan dalam mengambil keputusan. Ini bukan luka kecil, tetapi luka yang dalam bagi harga diri arek Suroboyo,” ujar Drg David.
Heru MAKI menambahkan bahwa pasca peristiwa tersebut, Surabaya berpotensi memasuki fase dinamika sosial yang lebih keras dan penuh tensi. Menurutnya, reaksi keras masyarakat merupakan bentuk ekspresi alamiah arek Suroboyo dalam menjaga marwah kota, sekaligus sebagai sikap penolakan terhadap segala bentuk premanisme serta narasi pengkotakan masyarakat berdasarkan identitas kelompok atau latar belakang tertentu.
Sebagai bentuk konsolidasi sikap dan perlawanan moral, sejumlah tokoh masyarakat Surabaya sepakat untuk menggelar Apel Siaga Arek Suroboyo WANI. Apel tersebut direncanakan menjadi simbol sikap tegas warga Surabaya terhadap praktik-praktik yang dinilai merendahkan kehormatan kota dan melemahkan posisi pemimpin daerah yang sah.
“Suroboyo WANI akan menjadi narasi utama dalam apel siaga akbar yang akan digelar di halaman depan Balai Kota Surabaya, rumah rakyat arek Suroboyo. Kami pastikan ribuan massa akan hadir dan bergerak bersama,” tegas Heru MAKI.
Tidak hanya berhenti pada rencana apel siaga, Heru MAKI bersama Drg David, Mas Purnama, dan Mas Ruddy Gaol selaku penggerak aksi juga menyatakan akan mendatangi Kampus UNITOMO. Mereka berencana meminta klarifikasi secara langsung kepada Rektor UNITOMO terkait konsep, desain, serta tujuan pertemuan yang berujung pada penandatanganan surat permohonan maaf Wakil Wali Kota Surabaya tersebut.
Menurut Heru MAKI, pihak rektorat UNITOMO tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab moral dan institusional. Keterlibatan Rektor UNITOMO sebagai saksi sekaligus mediator dinilai menjadikan pihak kampus memiliki peran penting dalam lahirnya peristiwa yang kini memicu gejolak sosial dan politik di Surabaya.
“Rektor UNITOMO harus bertanggung jawab. Dengan sadar menjadi saksi penandatanganan surat permohonan maaf oleh Wakil Wali Kota Surabaya, maka konsekuensi moral dan sosialnya tidak bisa dihindari,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Heru MAKI menyampaikan peringatan keras bahwa pasca pers rilis arek Suroboyo WANI dan peristiwa penandatanganan surat permohonan maaf di Kampus UNITOMO, kondisi Surabaya dipastikan tidak akan berjalan normal seperti sebelumnya.
“Suroboyo sementara ini tidak akan baik-baik saja. Catat itu,” pungkas Heru MAKI.
Perkembangan situasi ini pun kini menjadi sorotan luas publik Surabaya dan Jawa Timur. Masyarakat menanti sikap resmi Pemerintah Kota Surabaya serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, di tengah meningkatnya tensi sosial dan tuntutan warga agar marwah Kota Pahlawan tetap dijaga. (Red)
