SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) menggelar sidang paripurna di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (07/02/26).
Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla, hadir dalam Sidang Paripurna MSA PTNBH 2026 yang dilaksanakan di Airlangga Convention Center Universitas Airlangga (ACC Unair) ini.
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla menyoroti pentingnya kemandirian perguruan tinggi di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan anggaran negara.
Jusuf Kalla menilai perguruan tinggi pada dasarnya telah dikelola dengan baik. Namun, kondisi ekonomi saat ini berdampak luas ke berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi.
Karena itu, kampus perlu menyiapkan solusi berkelanjutan agar tetap mampu menjalankan tridarma perguruan tinggi secara optimal.
“Perguruan tinggi tentu dikelola dengan baik. Tetapi dengan situasi ekonomi seperti sekarang, dampaknya ke mana-mana, termasuk ke perguruan tinggi. Mengandalkan pemerintah saja tidak mudah karena pemerintah memiliki prioritas anggaran yang berbeda,” kata Jusuf Kalla.
Ia menekankan bahwa kemandirian perguruan tinggi harus diperkuat melalui inovasi, pemanfaatan hasil riset, serta dukungan jejaring alumni.
Alumni dinilai memiliki peran strategis dalam membantu keberlanjutan institusi, baik dari sisi pembiayaan, penguatan jejaring industri, maupun pengembangan kewirausahaan.
Selain itu, Jusuf Kalla menilai Sidang Paripurna MSA PTNBH memiliki arti penting karena mempertemukan para profesor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi untuk berdiskusi dalam kerangka keilmuan dan pengabdian kepada bangsa.
“Forum seperti ini penting karena berkumpul para profesor dan guru besar untuk berbicara dalam langkah keilmiahan, pengabdian, dan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan sekaligus kemajuan negara,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Senat Akademik Unair, Prof, Dr. Nursalam, M.Nurs. (Hons), menyebut Sidang Paripurna MSA PTNBH 2026 menjadi ruang strategis bagi senat akademik dalam merespons dinamika kebijakan pendidikan nasional, khususnya terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
“Tema harmonisasi RUU Sisdiknas dengan situasi pendidikan tinggi terkini dipilih sebagai bentuk kepedulian senat akademik dalam mengawal kebijakan pendidikan agar tetap selaras dengan kondisi riil perguruan tinggi, tantangan global, dan kebutuhan pembangunan nasional,” papar Nursalam.
Menurutnya, melalui forum ini para ketua dan anggota senat akademik dari 24 PTNBH yang dihadiri 195 delegasi merumuskan rekomendasi strategis terhadap RUU Sisdiknas yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjembatani perspektif akademik dengan kebijakan publik yang sedang dirumuskan oleh pemerintah dan DPR RI.
“Senat Akademik memiliki posisi penting sebagai penjaga nilai-nilai akademik perguruan tinggi, termasuk etika, integritas, dan mutu pendidikan, agar setiap kebijakan yang dihasilkan tetap berpijak pada prinsip keilmuan,” pungkas Jusuf Kalla.
