JAWA TIMUR, Nusantaraabadinews.com – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan pernyataan sikap resmi yang menyoroti berbagai isu strategis nasional saat berada di tengah perjalanan pendakian menuju kawasan Gunung Lawu, Minggu (21/6/2026). Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen MAKI Jatim dalam mengawal kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dengan mengawali pernyataannya melalui seruan “Merdeka, merdeka, merdeka!”, Heru Satriyo menegaskan bahwa semangat kebangsaan harus menjadi landasan dalam menjaga stabilitas negara di tengah berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di Indonesia.
Dalam pernyataannya, MAKI Jatim menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan dan daerah tertinggal yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurut Heru Satriyo, keberadaan program tersebut tidak boleh dihentikan hanya karena adanya persoalan teknis atau dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pelaksana di lapangan. Ia menilai substansi program harus tetap dipertahankan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai hanya karena ada persoalan teknis atau dugaan penyimpangan, yang dikorbankan justru programnya. Yang harus ditindak adalah oknum yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.
MAKI Jatim menilai bahwa penegakan hukum harus diarahkan kepada individu atau pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, sementara program yang memberikan manfaat luas tetap dijalankan dan disempurnakan.
Sebagai bentuk penguatan pengawasan publik, MAKI Jatim juga mendorong diterapkannya sistem transparansi terbuka pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Transparansi tersebut diwujudkan melalui bagan alur atau flowchart distribusi bahan pangan yang dapat diakses masyarakat secara luas.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses distribusi mulai dari petani, peternak, distributor, hingga dapur pelaksana Program MBG. Dengan demikian, seluruh rantai pasok dapat diawasi secara bersama-sama sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
“Kalau seluruh alur distribusi terbuka dan mudah dipahami masyarakat, maka publik dapat ikut mengawasi. Transparansi adalah langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” ujarnya.
Selain menyoroti Program MBG, MAKI Jatim juga memberikan pandangan terkait isu harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Heru Satriyo, masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga yang terjadi hanya berlaku pada BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, sedangkan BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
“Publik harus memahami bahwa yang mengalami penyesuaian adalah BBM non-subsidi, sedangkan BBM subsidi tetap dijaga untuk masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Dalam bidang ekonomi, MAKI Jatim juga memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat stabilitas nasional, termasuk penguatan nilai tukar rupiah serta penerapan sistem ekspor satu pintu yang dinilai mampu meningkatkan efektivitas tata kelola perdagangan nasional.
Tidak hanya itu, MAKI Jatim turut menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut organisasi tersebut, setiap kebijakan baru pasti menghadapi tantangan dalam tahap implementasi. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan sistem, bukan menghentikan program yang telah dirancang untuk memperkuat ekonomi desa.
“Jika ada kekurangan, maka yang harus diperbaiki adalah sistem pelaksanaannya. Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa harus terus berjalan dengan penyempurnaan yang berkelanjutan,” kata Heru Satriyo.
Sebagai bagian dari upaya membangun partisipasi publik, MAKI Jatim juga mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha untuk terlibat dalam forum diskusi terbuka mengenai berbagai kebijakan strategis nasional.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang sehat, objektif, dan konstruktif sehingga setiap kebijakan dapat dievaluasi berdasarkan data, fakta, serta kepentingan masyarakat secara luas.
“Kami menginginkan ruang dialog yang sehat, bukan sekadar pro dan kontra. Semua pihak harus dapat memberikan masukan secara objektif demi perbaikan bersama,” ujarnya.
Menutup pernyataan sikapnya, MAKI Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sembari tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap setiap potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Heru Satriyo menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti mengabaikan pengawasan. Sebaliknya, pengawasan yang kuat merupakan bagian dari upaya memastikan setiap program berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
“Negara harus kita jaga bersama. Pemerintah kita dukung dalam menjalankan program-programnya, tetapi setiap oknum yang melakukan penyimpangan harus ditindak tegas tanpa kompromi. Itulah komitmen MAKI Jawa Timur dalam mengawal kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Jika diperlukan, berita ini juga dapat disesuaikan dengan gaya penulisan media online lengkap dengan lead, subjudul, dan kutipan yang lebih kuat untuk kebutuhan publikasi. (Red)
