MADIUN, Nusantaraabadinews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun untuk mempelajari implementasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada sektor Alat Penerangan Jalan (APJ). Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat IT, Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban, Jumat (7/8/2026), menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan inovatif tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rombongan Pemkab Kuningan dipimpin Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, dan diterima langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati, jajaran pemerintah daerah, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya sebagai ajang silaturahmi antardaerah, tetapi juga untuk mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan Kabupaten Madiun dalam pengembangan pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU.
Menurutnya, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan publik tidak sebanding dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah yang masih terbatas. Karena itu, diperlukan inovasi pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBD.
“Disini, Pemerintah Kabupaten Kuningan memandang Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah yang berhasil membuktikan bahwa inovasi pembiayaan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang menarik bagi kami, adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi pemrakarsa proyek KPBU APJ,” papar Tuti.
Ia berharap hasil studi tiru tersebut dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kuningan sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan, penerapan KPBU APJ merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah melalui pembangunan yang lebih cepat, efisien, serta mampu meningkatkan investasi daerah.
Kabupaten Madiun menerapkan skema Design–Build–Finance–Operate–Maintenance–Transfer (DBFOMT), di mana badan usaha bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, pemeliharaan hingga penyerahan aset kepada pemerintah setelah masa kerja sama berakhir.
“Masa kerjasama proyek KPBU APJ ini sudah 10 tahun 9 bulan, yang terdiri atas 9 bulan masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan. Dengan total investasi mencapai Rp113,5 miliar, terdiri dari capex sebesar Rp100,6 miliar dan opex sebesar Rp13,5 miliar,” paparnya.
Hari Wuryanto menambahkan, pengembalian investasi dilakukan melalui mekanisme availability payment senilai Rp20,8 miliar dengan dukungan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Menurutnya, keberhasilan proyek tersebut tidak terlepas dari sinergi antara simpul KPBU dan Dinas Perhubungan dalam seluruh tahapan pelaksanaan proyek.
Bupati Madiun menegaskan, implementasi KPBU APJ telah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Selain meningkatkan investasi, proyek tersebut juga mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL), serta menghasilkan efisiensi biaya penerangan jalan.
“Pelaksanaan KPBU APJ ini memberikan manfaat nyata melalui peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, kenaikan penerimaan PBJT-TL, serta efisiensi biaya listrik penerangan jalan. Yang didukung perencanaan yang matang, regulasi, sinergi, dan komunikasi yang baik, serta menjadi pengalaman yang siap dibagikan kepada daerah lain,” ujar Bupati.
Ia berharap kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah sekaligus mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan inovatif yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan pertukaran plakat antara Pemerintah Kabupaten Madiun dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai simbol penguatan hubungan kerja sama dan komitmen membangun sinergi yang lebih luas pada masa mendatang.
