MATARAM, Nusantaraabadinews.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada Senin (20/7/2026), kembali menjadi perhatian publik nasional. Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, mempercepat reformasi birokrasi, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kasus tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat, akademisi, hingga pegiat antikorupsi. Salah satunya datang dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Heru Maki, yang menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan secara profesional, independen, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Heru Maki, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada satu orang yang tertangkap dalam operasi penindakan. Sebaliknya, aparat penegak hukum harus mampu mengembangkan penyidikan secara menyeluruh apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.
“Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas Heru Maki.
Ia menilai setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengelola kewenangan yang diberikan masyarakat secara profesional, jujur, dan penuh integritas. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan jabatan wajib diproses secara adil tanpa memandang status maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum.
Heru Maki juga menekankan bahwa apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya indikasi keterlibatan pihak lain yang didukung alat bukti yang cukup, maka KPK perlu mengembangkan perkara tersebut hingga seluruh konstruksi kasus dapat terungkap secara utuh.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, independen, dan tidak pandang bulu. Jika ada pihak lain yang diduga terlibat, proses hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain memberikan dukungan terhadap proses penyidikan, Heru Maki juga mengapresiasi langkah penyidik KPK yang melakukan penyegelan terhadap sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam mengamankan barang bukti serta menjaga efektivitas proses penyidikan agar berjalan optimal.
Meski demikian, Heru mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, setiap orang yang diperiksa dalam proses hukum tetap memiliki hak-hak yang dijamin undang-undang hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Lebih jauh, Ketua MAKI NTB tersebut menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan hukum. Pemerintah daerah juga harus memperkuat berbagai langkah pencegahan agar praktik korupsi dapat diminimalisasi sejak dini.
Ia mendorong seluruh pemerintah daerah meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, memperluas digitalisasi pelayanan publik, serta membangun budaya integritas di seluruh organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dengan mengedepankan prinsip good governance, sehingga pelayanan kepada masyarakat benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Heru juga mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya sangat luas. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menghambat pembangunan daerah, mengurangi kualitas pelayanan publik, menurunkan efektivitas program pemerintah, memperlemah daya saing daerah, hingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Karena itu, menurutnya, seluruh aparatur sipil negara maupun pejabat publik harus terus memperkuat komitmen terhadap etika pemerintahan, akuntabilitas, serta integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Sebagai organisasi masyarakat yang selama ini aktif mengawal berbagai dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah, MAKI NTB menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara OTT di Lombok Barat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan.
Heru berharap kasus yang menjerat Bupati Lombok Barat dapat menjadi momentum evaluasi nasional bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, mengoptimalkan pengendalian internal, serta membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
Menurutnya, jabatan publik bukanlah sarana memperoleh keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui pelayanan yang bersih, jujur, profesional, serta bebas dari praktik korupsi.
“Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah dan penyelenggara negara agar senantiasa menjaga integritas, memegang teguh amanah rakyat, serta menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus dipulihkan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Heru Maki. (Red)
