Tulungagung, NusantaraAbadiNews.com Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung sebelum akhir tahun menargetkan serapa anggaran pekerjaan fisik mencapai 95 persen hingga akhir 2026.
Namun sebenarnya target ini belum bisa dikatakan cukup tinggi apabila melihat realisasi serapan anggaran pada akhir bulan Oktober yang masih mempunyai nilai persentase rendah.
Pada akhir bulan oktober ini hanya 47% yang artinya selisih 48 poin persentase yang harus dikejar dalam sisa waktu sekitar dua bulan.
Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Galih Nusantoro, mengaku optimistis realisasi anggaran akan meningkat signifikan pada November 2026.
Dia menjelaskan, rendahnya persentase serapan saat ini belum tentu menggambarkan lambatnya pengerjaan proyek infrastruktur di lapangan.
Menurutnya, ada pekerjaan yang secara fisik sudah selesai atau menunjukkan progres tinggi, tetapi belum masuk proses pencairan pembayaran.
“ Kalau serapan keuangannya sekitar 47 persen. Tapi itu kan serapan keuangan, karena mereka belum mengajukan termin. Kalau secara fisik sudah sekitar 68 persen, Bisa jadi, capaian pekerjaan fisik tinggi tapi belum melaporkan hasil untuk proses pembayaran,” jelasnya. Jum’at ( 30/10/2026 )
Pada 2026, Pemkab Tulungagung mengalokasikan anggaran sebesar Rp279 miliar untuk 130 paket pekerjaan fisik melalui Dinas PUPR.
Galih juga menyebut pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang tahun ini belum mengalami hambatan yang begitu vital.
Kendati demikian, terdapat tiga paket pekerjaan tembok penahan jalan (TPJ) yang gagal lelang.
Paket pekerjaan tersebut berada di wilayah Pagerwojo hingga Sendang.
Di tengah target peningkatan serapan anggaran hingga 95 persen, perkembangan penyelesaian pekerjaan dan tahapan administrasi pembayaran menjadi dua hal yang perlu diperhatikan.
Pasalnya, target tersebut harus dikejar dalam waktu yang relatif singkat sebelum penutupan tahun anggaran 2026, namun percepatan proyek tidak hanya dilakukan melalui pengerjaan di lapangan. PUPR juga menuntaskan sejumlah tahapan administrasi, mulai pengadaan dan perencanaan hingga penerbitan surat perintah kerja (SPK).
