SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Penyidikan dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember periode 2021–2023 memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada Senin (16/11/2026).
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara yang diduga melibatkan penyimpangan penyaluran dana KUR melalui skema Collection Agent (CA) itu bertambah menjadi empat orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri, sebagai tersangka pada 10 November 2026.
Tiga tersangka baru masing-masing berinisial A selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, serta HP yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Pgs) BNI Kalisat.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA., menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mendalami dugaan penyimpangan mekanisme penyaluran KUR Mikro di lingkungan BNI Cabang Jember.
Berdasarkan hasil penyidikan, BNI Cabang Jember pada periode 2021 hingga Mei 2023 menyalurkan KUR Mikro kepada masyarakat melalui pola channeling. Dalam mekanisme tersebut, Collection Agent yang ditunjuk pimpinan cabang memiliki tugas merekomendasikan calon penerima kredit, terutama dari kalangan petani, mengoordinasikan pengumpulan dokumen calon debitur, hingga membantu proses pelunasan kredit.

Namun, mekanisme tersebut diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Penyidik menemukan indikasi keterlibatan pimpinan cabang BNI Jember bersama beberapa Collection Agent dalam praktik penyimpangan penyaluran kredit.
Salah satu dugaan yang diungkap berkaitan dengan permintaan sejumlah uang oleh Muhammad Fardian Harbani (MFH), selaku Pemimpin Cabang BNI Jember, kepada pihak Collection Agent agar pengajuan KUR Mikro segera diproses.
Dalam perkara yang melibatkan CV Karomah Jaya Mandiri, tersangka ASH diduga telah menyerahkan uang sebesar Rp100 juta dari total Rp200 juta yang diminta MFH.
Selain itu, penyidik menemukan adanya pengajuan kredit menggunakan identitas masyarakat yang diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR. Sejumlah calon debitur yang diajukan melalui Collection Agent disebut bukan petani maupun pelaku usaha produktif yang layak memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.
Identitas berupa KTP, kartu keluarga, hingga akta nikah diduga dikumpulkan dengan cara meminjam dokumen milik masyarakat. Mereka disebut dijanjikan akan mendapatkan bantuan sosial.
Penyimpangan juga diduga terjadi dalam tahapan verifikasi dokumen dan pencairan kredit. Penyidik menemukan indikasi bahwa dokumen pengajuan KUR Mikro tidak diverifikasi sebagaimana mestinya.
Bahkan, terdapat dugaan arahan untuk mempercepat proses pengajuan hingga realisasi kredit oleh sejumlah jajaran internal BNI, mulai dari Account Officer (AO), penyelia, hingga Branch Business Manager.
Lebih jauh, dana KUR yang seharusnya diterima masyarakat justru diduga dikuasai oleh Ketua Collection Agent.
Setelah calon debitur menandatangani perjanjian kredit, buku tabungan dan kartu ATM diduga diambil alih oleh pihak Collection Agent. Dana hasil pencairan kemudian digunakan untuk kepentingan kelompok tersebut, bukan diserahkan kepada masyarakat yang namanya tercatat sebagai penerima kredit.
Sementara itu, masyarakat yang identitasnya digunakan dalam pengajuan KUR disebut hanya menerima uang berkisar Rp50 ribu dan sembako.
Dalam pengembangan penyidikan, Kejati Jatim juga mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran KUR melalui Pokmas Titipan Barokah yang berlokasi di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
Tersangka A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah diketahui menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran KUR dengan BNI Cabang Jember untuk 65 debitur.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, sebanyak 63 calon debitur yang diajukan melalui kelompok tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan penerima KUR. Mereka bukan peternak dan tidak memiliki usaha produktif yang layak sesuai ketentuan program pembiayaan tersebut.
Masing-masing calon debitur dalam pengajuan itu mengajukan kredit sebesar Rp45 juta.
Untuk memperoleh data calon debitur, identitas masyarakat diduga dikumpulkan melalui bantuan sejumlah pihak dengan cara meminjam KTP, kartu keluarga, dan akta nikah. Tersangka JAC selaku Sekretaris Pokmas diduga turut membantu pengumpulan dokumen tersebut dengan alasan masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial.
Penyidik juga mengungkap dugaan keterlibatan MFH dalam pembentukan Pokmas Titipan Barokah. Kelompok tersebut diduga dibentuk untuk menutup kredit tahun sebelumnya yang mengalami kemacetan sekaligus menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) agar tetap terlihat baik.
Dalam proses pembentukannya, tersangka HP yang saat itu menjabat sebagai Pgs BNI Kalisat diduga meminta bantuan JAC, yang diketahui merupakan iparnya, untuk membentuk kelompok masyarakat baru.
JAC kemudian menghubungi Edi Mulyono, seorang peternak kambing. Selanjutnya, Pokmas Titipan Barokah dibentuk dengan menempatkan A, anak Edi Mulyono, sebagai ketua kelompok.
Penyidik juga menemukan bahwa penandatanganan perjanjian kredit dilakukan di lokasi kandang kambing milik Edi Mulyono.
Setelah proses administrasi kredit selesai, buku tabungan dan kartu ATM diduga dikuasai Ketua Collection Agent. Dana pencairan KUR kemudian ditampung dalam rekening Pokmas Titipan Barokah dan dicairkan secara bertahap oleh tersangka A bersama JAC untuk kepentingan Collection Agent atau kelompoknya, bukan untuk diserahkan kepada para debitur.
Aspidsus Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro melalui Collection Agent di wilayah kerja BNI Cabang Jember periode 2021–2023 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp41.487.138.481.
Angka tersebut merupakan total kerugian negara dalam keseluruhan perkara.
Sementara itu, kerugian negara yang dikaitkan dengan perbuatan tersangka ASH selaku Direktur CV Karomah Jaya Mandiri mencapai Rp3.301.848.868.
Adapun kerugian negara yang dikaitkan dengan dugaan perbuatan tersangka A, JAC, dan HP dalam perkara Pokmas Titipan Barokah mencapai Rp2.955.008.424.
Perhitungan kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.04.03.SR-180/PW13/5.1/2026 tertanggal 7 April 2026.
Penyidik masih terus mengembangkan perkara guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember.
Dalam perkara ini, ASH lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November 2026 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejati Jawa Timur Nomor KEP-1588/M.5/Fd.2/11/2026.
ASH disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, ASH juga disangkakan dengan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka baru ditetapkan berdasarkan surat penetapan tersangka tertanggal 16 November 2026. Masing-masing, A dengan Nomor KEP-1622/M.5/Fd.2/11/2026, JAC dengan Nomor KEP-1623/M.5/Fd.2/11/2026, dan HP dengan Nomor KEP-1610/M.5/Fd.2/11/2026.
Ketiganya disangkakan dengan ketentuan pidana yang sama sebagaimana konstruksi hukum dalam perkara tersebut.
Untuk kepentingan penyidikan, ASH telah ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 10 November hingga 30 November 2026 di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jawa Timur.
Sementara itu, tiga tersangka baru, yakni A, JAC, dan HP, juga menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejati Jawa Timur.
Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian serius karena KUR merupakan fasilitas pembiayaan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, petani, dan peternak untuk mengembangkan usaha produktif.
Dugaan penyalahgunaan fasilitas pembiayaan tersebut bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat merampas kesempatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses permodalan untuk meningkatkan perekonomian.
Kejati Jawa Timur menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi KUR Mikro BNI Cabang Jember.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa dana KUR yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi masyarakat tidak boleh dijadikan ladang penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.






