SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Demonstrasi merupakan salah satu cara mahasiswa menyampaikan kritik dan kepedulian terhadap persoalan bangsa. Sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, aksi turun ke jalan juga mencerminkan peran mahasiswa dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, di balik ramainya demonstrasi, muncul pertanyaan: apakah setiap mahasiswa yang hadir benar-benar memahami persoalan yang diperjuangkan?
Pada 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi di Surabaya. JawaPos.com melaporkan aksi mahasiswa dengan tuntutan, antara lain, penuntasan kebakaran hutan dan pembubaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, AFU.ID memberitakan 17 tuntutan yang dibawa mahasiswa ITS dan UNAIR, termasuk persoalan Lapindo dan MBG. Sebagian tuntutan tersebut telah dirumuskan dalam pernyataan sikap tertulis sebelum aksi berlangsung.
Meski demikian, jumlah massa dan banyaknya tuntutan belum cukup untuk menggambarkan kedalaman pemahaman setiap peserta. Ajakan teman, solidaritas organisasi, hingga suasana yang sedang ramai juga dapat memengaruhi seseorang untuk ikut serta.
Antara Kesadaran Politik dan FOMO
Fenomena Fear of Missing Out (FOMO), yaitu perasaan takut tertinggal dari pengalaman yang sedang ramai diikuti orang lain, menjadi salah satu hal yang menarik untuk direnungkan. Saputra dkk. (2025) dalam Jurnal Mediasi meneliti faktor pendorong FOMO mahasiswa dalam demonstrasi terkait isu “Indonesia Gelap”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial, tekanan lingkungan, dan komunitas dapat menjadi faktor yang mendorong keterlibatan mahasiswa.
Namun, FOMO bukan satu-satunya alasan seseorang mengikuti demonstrasi. Kepedulian sosial, solidaritas, dan kesadaran terhadap persoalan publik juga dapat menjadi dasar partisipasi. Karena itu, tidak tepat jika seluruh mahasiswa yang turun ke jalan langsung dianggap sekadar ikut-ikutan.
Ketika Informasi Lebih Cepat daripada Pemahaman
Media sosial membuat informasi dan ajakan demonstrasi menyebar dengan cepat. Mahasiswa dapat mengenal persoalan publik melalui poster, potongan pidato, maupun unggahan yang dibagikan orang lain. Hal ini membuka peluang tumbuhnya kesadaran politik.
Namun, cepatnya informasi tidak selalu diikuti pemahaman yang mendalam. Seseorang bisa membagikan tuntutan tanpa memeriksa sumber, konteks, atau dampak kebijakan yang dipersoalkan. Padahal, berpikir kritis bukan hanya berani menyampaikan penolakan, tetapi juga mampu memeriksa informasi dan menyusun pendapat berdasarkan fakta.
Mahasiswa tidak harus menjadi ahli dalam setiap isu sebelum mengikuti demonstrasi. Akan tetapi, mereka perlu memahami alasan sebuah tuntutan disuarakan dan persoalan apa yang ingin diselesaikan.
Menjaga Makna Partisipasi Mahasiswa
Mengikuti demonstrasi atas ajakan teman atau informasi dari media sosial bukanlah sesuatu yang keliru. Keduanya dapat menjadi pintu masuk untuk mengenal persoalan sosial. Masalah muncul ketika partisipasi berhenti pada kehadiran fisik tanpa disertai usaha memahami substansi tuntutan.
Kampus dan organisasi mahasiswa juga memiliki peran dalam menyediakan ruang diskusi agar keterlibatan politik tidak hanya berorientasi pada mobilisasi massa. Sebab, tanggung jawab intelektual mahasiswa tidak berhenti pada keberanian mengkritik, tetapi juga mencakup kemampuan membaca, berdiskusi, dan mempertanggungjawabkan pendapat.
Demonstrasi tetap menjadi bagian penting dari demokrasi. Namun, keberanian untuk hadir seharusnya berjalan bersama kesediaan untuk memahami. Pada akhirnya, kualitas partisipasi mahasiswa tidak hanya terlihat dari banyaknya orang yang turun ke jalan, tetapi juga dari sejauh mana mereka memahami apa yang sedang diperjuangkan. (Red)
Penulis: Mina Octaviana






