Kuasa Hukum Direksi KBS Bantah Korupsi, Ungkap Setoran Dividen Rp5 Miliar ke Pemkot Surabaya

  • Whatsapp
Foto: Masbuhin, Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners, menyampaikan klarifikasi terkait penyidikan dugaan penyimpangan anggaran PD TS KBS dan mengungkap setoran dividen sekitar Rp5,04 miliar kepada Pemkot Surabaya.
Foto: Masbuhin, Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners, menyampaikan klarifikasi terkait penyidikan dugaan penyimpangan anggaran PD TS KBS dan mengungkap setoran dividen sekitar Rp5,04 miliar kepada Pemkot Surabaya.

SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Di tengah bergulirnya penyidikan dugaan penyimpangan anggaran Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS), kuasa hukum jajaran Badan Pengawas (Bawas) dan direksi KBS akhirnya angkat bicara.

Masbuhin, Managing Partner Kantor Advokat Masbuhin & Partners, menegaskan bahwa empat kliennya yang terdiri atas satu anggota Bawas, dua direksi, dan seorang Kepala Departemen Keuangan KBS tidak menikmati aliran dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Bacaan Lainnya

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pemeriksaan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026).

Masbuhin menyebut, pihaknya telah mendampingi keempat klien tersebut sejak Maret 2026. Ia meminta masyarakat, khususnya warga Surabaya, melihat perkara yang sedang berjalan secara utuh, objektif, dan proporsional.

Menurutnya, persoalan yang kini menjadi perhatian penyidik tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak kinerja pengelolaan perusahaan selama periode 2025–2026.

Di tengah persoalan hukum yang sedang berjalan, Masbuhin mengungkapkan bahwa jajaran Bawas dan direksi KBS berhasil menyetorkan dividen kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai sekitar Rp5,04 miliar.

Ia menyebut angka tersebut sebagai pencapaian finansial yang memiliki arti penting bagi pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) di Kota Surabaya.

“Masyarakat Surabaya perlu melihat rekam jejak pengabdian para klien kami secara jernih. Meski baru mengemban amanah jabatan dalam waktu yang relatif singkat pada periode 2025 hingga 2026, anggota Bawas dan kedua direksi ini mampu membawa perubahan nyata dengan menyetorkan dividen bernilai miliaran rupiah ke Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), angka tepatnya adalah Rp. 5.048,479.469,-” ujar Masbuhin saat memberikan keterangan di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Ia menambahkan, kontribusi tersebut diklaim menjadi capaian yang belum pernah terwujud selama lebih dari satu dekade, yakni sejak 2013 hingga 2024.

“Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkret bahwa orientasi utama klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS,” imbuhnya.

Terkait konstruksi perkara pengeluaran dana perusahaan yang tengah didalami penyidik, Masbuhin menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri.

Ia menjelaskan, keputusan pencairan kas perusahaan terjadi ketika KBS menghadapi situasi yang dinilai krisis. Menurutnya, terdapat kekeliruan prosedur administratif dalam pengambilan keputusan yang saat itu disebut bertujuan menjaga stabilitas operasional kebun binatang.

Masbuhin juga menegaskan bahwa pihaknya membantah adanya keuntungan pribadi yang diterima anggota Bawas, kedua direksi, maupun pejabat keuangan yang didampinginya.

“Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang diduga mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” tegasnya.

Ia menilai, ketiadaan keuntungan pribadi tersebut merupakan fakta yang perlu didalami secara objektif dalam proses penyidikan.

Meski demikian, persoalan dugaan penyimpangan anggaran tetap menjadi kewenangan penyidik untuk mengungkap berdasarkan alat bukti dan fakta hukum.

Dalam keterangannya, Masbuhin juga menyinggung dugaan keterlibatan pihak eksternal, termasuk oknum pengacara yang disebut-sebut menerima aliran dana.

Namun, ia menyatakan tidak ingin terjebak dalam polemik saling menyalahkan maupun menghakimi sesama profesi hukum.

“Sebagai sesama penegak hukum, kami menjunjung tinggi etika profesi (officium nobile) dan asas praduga tak bersalah. Bukan kapasitas maupun urusan kami untuk menunjuk hidung, mengomentari, apalagi menghakimi pihak lain atau rekan sejawat,” tutur Masbuhin.

Ia menyatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejati Jatim.

Masbuhin juga mengungkapkan adanya kemungkinan langkah hukum lain di luar perkara tindak pidana korupsi yang saat ini ditangani Kejati Jatim.

Menurutnya, terdapat sejumlah dugaan yang perlu diklarifikasi, mulai dari dugaan janji menutup perkara, permintaan uang, hingga dugaan pencatutan nama Korps Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Kejati Jatim.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih merupakan pernyataan pihak kuasa hukum dan memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.

Masbuhin memastikan keempat kliennya bersikap kooperatif sejak proses hukum mulai bergulir pada Maret 2026.

Ia menyebut dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga keterangan kronologis telah diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari upaya memberikan penjelasan mengenai perkara tersebut.

Atas proses penyidikan yang berjalan, Masbuhin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pidsus Kejati Jatim.

“Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dan akuntabel. Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami,” puji Masbuhin.

Ia berharap pemeriksaan terhadap keempat kliennya dapat membuka fakta secara menyeluruh, termasuk mengenai mekanisme pengeluaran dana perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

“Tugas kami semata-mata memastikan fakta yang dialami anggota Bawas, dua direksi, dan Kabag Keuangan terungkap secara jujur dan objektif. Mengenai siapa saja pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan maupun pertanggungjawaban hukum dalam konstruksi perkara ini, kami percayakan sepenuhnya kepada kecermatan dan kewenangan penyidik Kejati Jatim,” katanya.

Perkara pengelolaan keuangan PD TS KBS memang menjadi perhatian publik setelah Kejati Jatim sebelumnya mengungkap penyidikan dugaan korupsi pada periode 2016–2024.

Dalam perkembangan perkara sebelumnya, Kejati Jatim menetapkan mantan Direktur Utama PD TS KBS berinisial CA sebagai tersangka pada Juli 2026. Berdasarkan penghitungan sementara bersama BPKP Jawa Timur, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp10,2 miliar.

Namun, perkara periode 2016–2024 tersebut harus dibedakan dari persoalan pengeluaran anggaran periode 2025–2026 yang menjadi pokok penjelasan kuasa hukum dalam klarifikasi ini.

Dengan pemeriksaan yang dijadwalkan pada 19 November 2026, publik kini menunggu bagaimana penyidik Kejati Jatim mengungkap konstruksi perkara, mekanisme penggunaan dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pada akhirnya, pembuktian perkara sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum. Seluruh pihak yang diperiksa tetap harus mendapatkan perlindungan hak hukum dan asas praduga tak bersalah.

Masbuhin berharap proses tersebut dapat menghasilkan keadilan sekaligus menjaga kondusivitas pengelolaan Kebun Binatang Surabaya sebagai salah satu aset kebanggaan masyarakat Kota Surabaya dan Jawa Timur.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *