SURABAYA, Nusantaraabadinews.com โ Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang rampasan negara sebesar Rp4.531.142.707 atau sekitar Rp4,53 miliar ke kas negara. Uang tersebut merupakan hasil eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat terpidana Ganjar Siswo Pramono, S.T., M.T.
Penyetoran uang rampasan tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026) melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Surabaya. Langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauย inkracht van gewijsde.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Surabaya, Emanuel Yogi Budi Aryanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyetoran tersebut merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara.
Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan seluruh putusan pengadilan dilaksanakan, termasuk pengembalian aset yang telah ditetapkan untuk dirampas bagi negara.
Pelaksanaan penyetoran uang rampasan tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tanggal 20 Agustus 2026.
Putusan kasasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY tanggal 28 April 2026.
Sebelumnya, perkara tersebut juga telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2026.
Dalam rangkaian putusan tersebut, sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dana yang tersimpan dalam rekening perbankan ditetapkan untuk dirampas bagi negara.
Dengan demikian, penyetoran Rp4,53 miliar tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban eksekutorial jaksa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan keterangan resmi Kejari Surabaya, uang yang disetorkan ke kas negara berasal dari sejumlah barang bukti yang sebelumnya telah disita dalam proses penyidikan.
Barang bukti pertama berupa uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 22.000 lembar dengan total nilai Rp2,2 miliar. Uang tersebut disita pada 8 Januari 2024.
Selanjutnya, penyidik menyita uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 8.500 lembar atau senilai Rp850 juta pada 9 Januari 2024.
Penyitaan berikutnya dilakukan pada 10 Januari 2024, berupa uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 5.000 lembar senilai Rp500 juta dan pecahan Rp50.000 sebanyak 1.000 lembar senilai Rp50 juta. Total uang tunai dalam penyitaan tersebut mencapai Rp550 juta.
Selain uang tunai, terdapat dana sebesar Rp931.142.706,72 yang tersimpan dalam rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Surabaya Darmo atas nama Ganjar Siswo Pramono.
Dana tersebut sebelumnya diblokir berdasarkan Berita Acara Pemblokiran Rekening/Harta Kekayaan yang Tersimpan di Bank Nomor 03/2871-310010, dengan nomor rekening 7119731105.
Seluruh barang bukti tersebut kemudian ditetapkan dalam putusan pengadilan untuk dirampas bagi negara dan menjadi bagian dari pelaksanaan eksekusi oleh Kejari Surabaya.
Kejari Surabaya menegaskan bahwa penyetoran uang rampasan tersebut merupakan wujud keseriusan institusi dalam menuntaskan pelaksanaan putusan pengadilan secara menyeluruh dan transparan.
Melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, kejaksaan terus mengoptimalkan pengelolaan barang bukti serta uang rampasan agar dapat segera dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan hukum.
Pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut diharapkan turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain itu, langkah pemulihan aset juga menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan pengembalian keuangan negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Penyetoran uang rampasan senilai Rp4,53 miliar ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak cukup hanya dengan memproses dan menghukum pelaku. Pemulihan aset negara juga menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum agar kerugian dan hasil tindak pidana dapat dikembalikan sesuai putusan pengadilan.
Keterangan resmi tersebut disampaikan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Kepala Seksi Intelijen, Yogi Aryanto, S.H., M.H., di Surabaya, Jumat (20/11/2026).






