SURABAYA, Nusantaraabadinews – Front Arek Suroboyo (FAS), sebuah gerakan masyarakat sipil yang konsisten mengawal isu-isu keadilan, menyampaikan pernyataan keras terhadap kondisi hukum dan sosial di Indonesia yang dinilai makin carut-marut dan tidak berpihak pada rakyat.
Dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi, FAS menilai bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis keadilan hukum. Penegakan hukum dinilai tumpul ke atas namun tajam ke bawah, menciptakan ketimpangan hukum yang melukai rasa keadilan masyarakat.
“Maling kecil dihukum, sementara koruptor kakap justru dilindungi,” tegas pernyataan FAS.
FAS menyebutkan bahwa banyak kasus korupsi skala besar yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, tetapi para pelakunya justru mendapatkan vonis ringan atau bahkan luput dari jerat hukum. Fenomena ini dinilai tidak hanya mencoreng institusi hukum, tetapi juga memperparah ketidakpercayaan publik terhadap negara.
Menyikapi kondisi tersebut, FAS menyuarakan lima tuntutan utama yang mereka nilai krusial untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran sistemik:
1. Hukuman Mati dan Pemiskinan untuk Koruptor
FAS mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mengatur hukuman mati bagi pelaku korupsi. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut agar seluruh aset koruptor disita dan keluarga mereka turut dimiskinkan.
2. Jalankan Agenda Reformasi 1998 Secara Konsisten
Pemerintah diminta kembali kepada semangat awal Reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, dan pemberantasan KKN.
3. Berantas Judi Online, Pinjol Ilegal, dan Narkoba
Maraknya perjudian digital, pinjaman online ilegal, dan peredaran narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa, khususnya generasi muda. FAS menuntut langkah konkret untuk memberantas semua bentuk kejahatan ini.
4. Hapus Praktik Transaksional di Hukum dan Politik
Praktik suap dan sogokan dalam proses hukum, rekrutmen TNI, Polri, hingga ASN dinilai mencederai prinsip meritokrasi. FAS meminta penataan ulang sistem agar bebas dari transaksi politik dan hukum.
5. Stop Kebijakan yang Menyengsarakan Rakyat
FAS mengkritisi kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah yang dinilai justru memperparah penderitaan rakyat kecil, bukan memperbaiki kondisi mereka.
Dalam penutup pernyataannya, FAS menyoroti bahwa penderitaan rakyat bukan karena mereka tidak mau bekerja keras, tetapi karena sistem yang dibentuk oleh elite yang serakah dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Kesengsaraan rakyat bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena sistem yang dibangun oleh elite-elite yang rakus dan tidak berpihak pada rakyat kecil,” tulis FAS.
FAS menegaskan bahwa berbagai aksi dan tuntutan dari akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil merupakan sinyal kuat bahwa rakyat menghendaki perubahan sistemik, bukan sekadar perubahan kosmetik. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan keadilan sosial demi masa depan bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(R1F)
