SURABAYA, Nusantaraabadinews.com – Ketua DPC PPP Kota Surabaya, Muhaimin, menegaskan bahwa pembangunan di Kota Surabaya tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan mental, spiritual, dan keagamaan harus mendapatkan perhatian yang sama besar sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang maju, harmonis, dan berkarakter.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Surabaya. Dari hasil dialog bersama warga, Muhaimin menemukan bahwa kebutuhan terhadap program-program pembangunan non-infrastruktur masih sangat besar dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan, masyarakat pada umumnya telah memahami mekanisme pembangunan infrastruktur yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota Surabaya melalui kecamatan dan kelurahan, baik melalui dana taktis maupun alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Namun demikian, menurutnya masih terdapat persoalan mendasar yang memerlukan perhatian lebih serius, terutama menyangkut keberlangsungan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pembinaan Majelis Taklim dan kesejahteraan para guru mengaji yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda.
“Banyak masyarakat yang menginginkan adanya program pembinaan non-infrastruktur ini berjalan secara berkelanjutan. Namun mereka masih kebingungan mengenai mekanisme penyalurannya serta siapa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan program tersebut,” ujar Muhaimin.
Ia menilai, keberadaan guru mengaji memiliki peran yang sangat penting dalam membangun moral dan akhlak anak-anak sejak usia dini. Dengan penuh keikhlasan, para guru mengaji mengajarkan huruf hijaiyah, membaca Al-Qur’an, serta pendidikan agama tanpa mengharapkan imbalan yang besar.
Sayangnya, lanjut Muhaimin, banyak dari mereka belum dapat menikmati program bantuan atau insentif karena terbentur berbagai persyaratan administratif yang dinilai cukup rumit. Salah satu syarat yang sering menjadi kendala adalah keharusan memiliki badan hukum atau akta notaris sebagai dasar pengajuan bantuan kepada pemerintah maupun instansi terkait.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak guru mengaji yang sebenarnya layak memperoleh perhatian justru tidak tersentuh program bantuan akibat keterbatasan administrasi.
Oleh sebab itu, Muhaimin mendorong Pemerintah Kota Surabaya agar menerapkan pola pelayanan “jemput bola” dalam melakukan pendataan terhadap para guru mengaji maupun kelompok-kelompok Majelis Taklim yang aktif di lingkungan masyarakat.
Ia berharap Wali Kota Surabaya dapat menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga perangkat wilayah untuk turun langsung mendata keberadaan guru mengaji dan Majelis Taklim di setiap kampung.
Menurutnya, proses legalitas tidak perlu dibuat berbelit-belit. Cukup dengan Surat Keterangan dari Lurah yang diketahui Ketua RT dan RW setempat sebagai dasar bahwa guru mengaji maupun Majelis Taklim tersebut benar-benar aktif melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat.
Dengan mekanisme yang lebih sederhana, ia optimistis bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada mereka yang selama ini telah mengabdikan diri untuk kepentingan umat.
Selain guru mengaji, Muhaimin juga memberikan perhatian terhadap keberadaan Majelis Taklim kaum ibu di berbagai wilayah Kota Surabaya. Ia mengatakan bahwa selama ini seluruh aktivitas Majelis Taklim dijalankan secara mandiri dengan semangat gotong royong.
Berbagai kebutuhan operasional seperti konsumsi, seragam, perlengkapan kegiatan, hingga pelaksanaan ziarah religi selama ini dibiayai secara swadaya oleh para anggota tanpa mengandalkan bantuan pemerintah.
Padahal, menurutnya, keberadaan Majelis Taklim memiliki kontribusi besar dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta menciptakan suasana Kota Surabaya yang aman, damai, dan kondusif melalui berbagai kegiatan doa bersama, tahlil, pengajian rutin, dan pembinaan akhlak masyarakat.
Muhaimin menegaskan bahwa pembangunan karakter masyarakat melalui pendidikan agama merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PPP Kota Surabaya, dirinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi tersebut agar menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Surabaya.
Ia berharap pemerintah dapat segera menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada para guru mengaji dan Majelis Taklim sehingga mereka memperoleh dukungan yang layak dalam menjalankan pengabdiannya kepada masyarakat.
“Ini adalah bagian dari kewajiban kita bersama untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak hanya dari sisi pendidikan formal tetapi juga pendidikan moral dan spiritual. Saya akan terus memperjuangkan aspirasi ini hingga pemerintah memberikan respons nyata terhadap kebutuhan mental dan spiritual masyarakat Kota Surabaya,” pungkas Muhaimin. (Abie)
