YOGYAKARTA, Nusantaraabadinews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mengawal transparansi pemerintahan, menyampaikan informasi yang berimbang, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Hubungan harmonis antara pemerintah dan media dinilai menjadi salah satu kunci terciptanya komunikasi publik yang terbuka dan konstruktif.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan gathering bersama insan pers Kabupaten Madiun yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun di Yogyakarta, pada 5–7 November 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Madiun Bersahaja: Menjalin Sinergi, Mengawal Transparansi, Harmoni”.
Gathering tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan media untuk memperkuat kolaborasi, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus membangun pola komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, M.H. menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan program kerja maupun tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, terdapat lima indikator utama yang harus menjadi perhatian, yakni pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.
Ia memaparkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Madiun menunjukkan perkembangan positif selama satu tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Madiun.
Tingkat pengangguran Kabupaten Madiun tercatat sebesar 5,22 persen, lebih rendah dibandingkan angka Jawa Timur yang mencapai 5,55 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kebijakan pemerintah daerah. Meski demikian, persoalan kemiskinan masih membutuhkan perhatian serius dan kerja bersama agar penanganannya semakin optimal.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan sektor swasta, masyarakat, dan media massa diperlukan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.
Pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sedangkan investasi dan industrialisasi perlu terus didorong untuk membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Secara khusus, ia mengajak insan pers agar tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pemberitaan yang edukatif dan mampu mendorong partisipasi masyarakat.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
“Pemberitaan itu mampu merangsang orang untuk sama-sama berbuat, bersama-sama bersinergi,” demikian pesan Wakil Bupati dalam arahannya.
Sementara itu, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak. mengajak seluruh insan pers membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan konstruktif dengan pemerintah daerah.
Ia menilai hubungan harmonis antara pemerintah dan media harus dilandasi keterbukaan serta kesediaan menerima kritik. Masukan dari masyarakat maupun pemberitaan media merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, setiap persoalan yang disampaikan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti agar pemerintah dapat menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Bupati juga menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis sebagai pengawas kebijakan publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap insan pers tidak hanya memberitakan aktivitas dan program pemerintah, tetapi juga aktif mengangkat persoalan masyarakat, memberikan edukasi publik, serta menyampaikan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madiun turut memaparkan sejumlah fokus pembangunan daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Madiun BERSAHAJA, yakni Bersih, Sehat, dan Sejahtera.
Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Salah satu perhatian utama adalah penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bupati menjelaskan, pemerintah perlu membuka ruang investasi dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, ia menyebut sekitar 87 persen lahan telah disiapkan untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sedangkan 13 persen lainnya akan dioptimalkan sesuai regulasi untuk mendukung pengembangan investasi dan kegiatan ekonomi.
Menurutnya, sektor pertanian saja belum cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja. Terlebih, perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian semakin mengurangi kebutuhan tenaga kerja konvensional.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong masuknya investor, mempercepat kemudahan perizinan, serta memperkuat UMKM agar mampu menciptakan peluang kerja baru.
Tantangan ketenagakerjaan juga terlihat dari jumlah lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Madiun yang setiap tahun mencapai sekitar 3.000 orang.
Berdasarkan data yang dipaparkan Bupati, sekitar 60 persen lulusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sedangkan 40 persen lainnya membutuhkan kesempatan kerja.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
Selain investasi, keberadaan akses jalan tol juga dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah, menarik investor, serta memperkuat aktivitas perekonomian Kabupaten Madiun.
Dalam kegiatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Budiarto, S.Sos., M.Si., CACP., turut menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan antara pemerintah daerah dengan insan pers.
Mengusung semangat sinergi dan harmonisasi, ia mengajak seluruh pihak membangun hubungan yang dilandasi semangat guyub rukun, saling menghargai, serta terbuka terhadap kritik dan saran.
Menurutnya, keharmonisan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, komunikasi yang sehat justru harus memberikan ruang bagi masyarakat dan media untuk menyampaikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah.
Ia berharap hubungan baik antara pemerintah, media, dan masyarakat terus terpelihara sehingga berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal.
Gathering insan pers yang digelar Diskominfo Kabupaten Madiun di Yogyakarta juga membawa tiga agenda penting sebagai landasan kolaborasi pemerintah dan media menuju akhir tahun 2026.
Agenda pertama adalah memperkuat edukasi publik melalui pemberitaan yang berimbang serta kerja sama menangkal misinformasi dan hoaks di ruang digital.
Agenda kedua mendorong promosi potensi daerah melalui pemberitaan mengenai UMKM, investasi, seni budaya, dan pariwisata Kabupaten Madiun.
Sementara agenda ketiga adalah membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan insan pers. Seluruh OPD di lingkungan Pemkab Madiun diharapkan siap memberikan klarifikasi serta menyediakan data yang dibutuhkan wartawan secara terbuka.
Ketiga agenda tersebut menjadi penegasan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar slogan, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui kegiatan gathering ini, Pemkab Madiun berharap media dapat terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan independen.
Semangat “Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah” menjadi pesan penting dalam kegiatan tersebut. Komunikasi harus dirawat melalui keterbukaan, hubungan dijaga dengan kepercayaan, dan perbedaan disikapi melalui dialog yang konstruktif.
Sinergi antara pemerintah, media, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan mampu mendorong pembangunan Kabupaten Madiun yang lebih transparan, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
