SURABAYA, Nusantaraabadinews – Isu dugaan praktik korupsi dalam penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur kembali memanas. Komunitas Cinta Bangsa (KCB) Jawa Timur, Jumat pagi (25/4/2025), kembali melakukan aksi protes, kali ini dengan cara senyap namun penuh tekanan moral.
Pukul 08.30 WIB, KCB membentangkan empat banner besar di halaman kantor BPTD Jatim sebagai bentuk kecaman keras terhadap para pejabat yang diduga terlibat skandal manipulasi SRUT. Tuntutan mereka lugas, menyerukan pembersihan total di tubuh BPTD.
Banner tersebut berisi pesan seperti: “Bongkar Terduga Pelaku Manipulasi SRUT di BPTD, Audit dan Adili Para Mafia SRUT” “BPTD harus dibersihkan dari Pejabat Culas-Rakus, IPIP segera investigasi Pejabat BPTD” “KPK Hebat – Berani Bongkar BPTD Kelas II Jatim, BPTD Jatim No Integritas – Full Pungli”
Ketua KCB Jatim, Holik Ferdiansyah, menegaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian pengawalan kasus korupsi yang melibatkan institusi negara.
“Ini adalah aksi ketiga kami. Hari ini kami lakukan aksi bisu sebagai bentuk protes senyap. Tapi ke depan, tepatnya Kamis 1 Mei 2025, kami akan kembali dengan aksi teatrikal—mengusir ‘roh-roh jahat’ yang selama ini bersemayam di gedung BPTD,” ungkap Holik.
Holik juga mengungkap dugaan skema curang di balik penerbitan SRUT yang melibatkan unit KIR, yang diduga dikuasai oleh oknum internal BPTD, padahal seharusnya SRUT diterbitkan oleh karoseri resmi.
“Ini yang harus diaudit menyeluruh. Bukan hanya secara kelembagaan, tapi juga individu. Termasuk dana-dana mereka. Masak pegawai P3K bisa punya mobil mewah dan tinggal di apartemen elit? Ini publik juga curiga,” tambahnya.
KCB tak hanya berhenti di Jawa Timur. Mereka terus menyuarakan kasus ini di depan Gedung KPK RI dan merencanakan aksi lanjutan di Jakarta pada Senin mendatang. Bahkan, mereka menyoroti potensi keterlibatan pejabat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, termasuk Direktur Sarana.
“Saya berharap Kemenhub segera turun tangan, bahkan menggandeng KPK untuk mengusut tuntas perkara ini. Jangan biarkan praktik korupsi di bawah naungan Kementerian Perhubungan, khususnya di wilayah Jawa Timur, terus meluas dan menjadi-jadi,” tegas Holik.
Dokumen-dokumen pendukung seperti data karoseri fiktif, keterlibatan CV Sidomulyo Barokah Abadi, hingga keterangan dari RT setempat juga telah diserahkan ke DPR RI sebagai bahan laporan resmi.
“Kami menuntut agar para aktor intelektual di balik skandal ini, terutama Muiz Thohir, Fuad Nur Alam, dan Irfandy, segera diadili. Jangan sampai mereka malah dimutasi sebelum diproses hukum. Itu akan menjadi preseden buruk,” kata Holik, menyoroti potensi impunitas jika penegakan hukum tidak segera dilakukan.
Sementara itu, pihak BPTD Kelas II Jatim melalui Kepala Humas, Ucok Sutanto Siregar, menyampaikan bahwa mereka belum melihat isi banner secara detail dan menganggap aksi tersebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat.
“Silakan saja, tidak masalah. Kami akan sampaikan ke pimpinan yang berwenang di sini. Terkait substansi tuntutan, saya pribadi belum mendalami,” ujar Ucok.
Ucok juga mengakui bahwa sebelumnya telah ada surat serupa dari LSM DPLP, namun menyatakan bahwa masalah tersebut dianggap telah selesai.
Skandal SRUT ini menjadi batu ujian bagi integritas institusi pelayanan publik di sektor transportasi. Kementerian Perhubungan dan lembaga penegak hukum seperti KPK kini berada di bawah sorotan publik.
Jika tidak ditangani secara transparan dan tuntas, kasus ini dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenhub sebagai institusi pusat. Suara publik kian keras dan desakan penindakan hukum semakin tak terbendung.(**)
