JAKARTA, Nusantaraabadinews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Be Award 2025 dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI).
Penghargaan ini diberikan kepada instansi pengguna layanan sertifikasi elektronik yang dinilai paling masif dalam pemanfaatan tanda tangan elektronik, khususnya pada sektor Pemerintah Provinsi, Universitas, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat acara Digital Trust 360 Summit di Gedung Sasono Langen Budoyo (TMII) Daerah Khusus Jakarta, Kamis (20/11/2025) malam.
Be Award merupakan bentuk apresiasi BSSN RI atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital yang terpercaya. Melalui pemanfaatan layanan sertifikasi elektronik, diharapkan tercipta sistem administrasi yang modern, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti nyata keseriusan Jawa Timur dalam mengakselerasi transformasi digital, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai pionir dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasiGedung Sasono Langen Budoyo (TMII) l meraih Be Award 2025 sebagai instansi dengan pemanfaatan tanda tangan elektronik paling masif dari BSSN RI. Penghargaan ini menegaskan komitmen Jatim dalam transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan modern, efisien, dan akuntabel, sekaligus memastikan pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BSSN RI, Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan, sertifikat elektronik memegang peranan strategis dalam memastikan layanan pulik dapat terlindungi kemanan informasinya. Sebab ancaman siber semakin hari semakin kompleks sehingga diperlukan sinergi kolaborasi antar instansi.
“Maka, penghargaan Be Award 2025 ini menjadi penting sebagai bentuk apresiasi atas instansi pemerintah dan Lembaga lainnya yang telah mengimplementasikan sertifikat elektronik,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Nugroho, bahwa sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, seluruh instansi pemerintah harus bergerak semakin cepat, terintegrasi dan aman dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efisien dan berorientasi kepada pemerintahan digital.
Ia pun mengingatkan bahwa transformasi digital sangat erat kaitannya dengan isu keamanan digital, terutama dalam konteks perlindungan data dan informasi yaitu persandian atau cryptografi.
“Secara mendasar keamanan siber menjadi penting, karena tanpa sistem yang aman informasi tidak akan berjalan dengan aman,” pungkasnya. (Yudi)
Dinas KOMINFO JATIM
